Jawab Sahroni soal Pembentukan Satgas, Begini Penjelasan Mahfud MD

Oleh Aditya Andreas

—Selasa, 11 April 2023 11:54 WIB

SHARE :

Jawab Sahroni soal Pembentukan Satgas, Begini Penjelasan Mahfud MD

Pantau - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab argumen Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni perihal pembentukan satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mahfud menjelaskan, ada perbedaan antara Satgas dengan Komite Nasional Pencegahan TPPU. Bedanya, Satgas dibentuk untuk menangani hal yang tertentu, sedangkan Komite menangani secara umum.

"Beda, Satgas ini untuk yang kasuistik, semacam lembaga ad hoc lah. Kalau Komite itu kan permanen dan mengikuti periodik," terang Mahfud usai rapat bersama Komisi III DPR, Selasa (11/4/2023).

Ia menyampaikan, tugas Satgas nantinya akan khusus menangani kasus tertentu yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Soal Pembentukan Satgas, Sahroni: Itu Nggak Perlu!

Maka dari itu, Satgas hanya bertugas dalam ruang lingkup kecil. Sedangkan Komite lebih menangani kasus TPPU di semua instansi dan lembaga negara.

"Kalau Komite itu semuanya, tindakan pencucian uang di semua institusi. Sedangkan ini kan hanya yang menyangkut Bea Cukai dan Pajak, jadi beda ya?" tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengaku tak setuju mengenai pembentukan satuan tugas (Satgas) oleh Komite Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurutnya, pembentukan Satgas tidak diperlukan karena stukturnya yang sama dengan Komite Nasional Pencegahan TPPU. Sehingga, ia menyarankan agar Komite yang bergerak menyelesaikan dugaan transaksi janggal tersebut.

Baca Juga: Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD cs Berakhir Antiklimaks

“Sebenarnya Satgas itu nggak perlu, kan Komite-nya sudah ada. Komite inilah untuk menjadikan pendalaman mana saja hasil transaksi dari PPATK,” ujar Sahroni usai rapat bersama Komite Nasional Pencegahan TPPU, Selasa (11/4/2023).

Sahroni berpendapat, tugas dan fungsi dari Satgas tidak ada bedanya dengan Komite. Untuk itu, ia merasa pembentukan Satgas malah akan semakin membuang waktu untuk mengusut dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun tersebut.

“Karena sistemnya sama, strukturnya sama, jadi buat apa? Mending (Komite) itu aja yang dimaksimalin,” imbuhnya.