Pantau - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak memiliki urgensi untuk tetap diteruskan.
Menurut Hensat, sapaan akrabnya, proyek kereta cepat ini justru menjadi masalah karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 1,2 miliar USD.
"Maksudnya, nggak ada kereta cepat juga nggak apa-apa, eh malah maksa untuk diada-adain,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Baca Juga: Begini Bahayanya Jika APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat
Ia berpendapat, saat ini justru Indonesia menjadi tersandera atas proyek yang dinilainya tidak penting tersebut. Apalagi, pemerintah China meminta APBN sebagai jaminan proyek tersebut.
"Sekarang malah bikin susah, dan jelas sekali kita tersandera atas hal ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, China bersikeras meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap RI Negosiasi dengan China soal Buga Pinjaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Namun, Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru ia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut pada Rabu (12/4/2023).
Menurut Hensat, sapaan akrabnya, proyek kereta cepat ini justru menjadi masalah karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai 1,2 miliar USD.
"Maksudnya, nggak ada kereta cepat juga nggak apa-apa, eh malah maksa untuk diada-adain,” ujar Hensat kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Baca Juga: Begini Bahayanya Jika APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat
Ia berpendapat, saat ini justru Indonesia menjadi tersandera atas proyek yang dinilainya tidak penting tersebut. Apalagi, pemerintah China meminta APBN sebagai jaminan proyek tersebut.
"Sekarang malah bikin susah, dan jelas sekali kita tersandera atas hal ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, China bersikeras meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap RI Negosiasi dengan China soal Buga Pinjaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Namun, Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru ia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut pada Rabu (12/4/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
