Pantau - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani meminta TNI untuk meninjau ulang keputusan menaikkan status operasi pencarian pilot Susi Air menjadi siaga tempur.
Menurutnya, istilah siaga tempur menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meski sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan.
Ia menilai, masalah baru bisa timbul terkait obyektivitas penetapan rawan tidaknya suatu daerah melalui penetapan siaga tempur tersebut.
Baca Juga: Panglima TNI Tingkatkan Operasi Militer di Papua, dari Halus ke Siaga Tempur
"Saya percaya tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pasca evaluasi terukur usai kejadian kemarin di Pos Mugi, Kabupaten Nduga," tuturnya.
Untuk itu, Christina berharap, TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah penyerangan yang berlebihan. Ia mendorong agar TNI tetap fokus pada upaya pembebasan sandera dan penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.
Baca Juga: TNI Banyak jadi Korban di Papua, Anggota DPR Minta Panglima TNI Serius Berantas KKB dengan Tambah Anggaran dan Personel
Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4/2023).
"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Mimika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).
Menurutnya, istilah siaga tempur menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meski sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan.
Ia menilai, masalah baru bisa timbul terkait obyektivitas penetapan rawan tidaknya suatu daerah melalui penetapan siaga tempur tersebut.
Baca Juga: Panglima TNI Tingkatkan Operasi Militer di Papua, dari Halus ke Siaga Tempur
"Saya percaya tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pasca evaluasi terukur usai kejadian kemarin di Pos Mugi, Kabupaten Nduga," tuturnya.
Untuk itu, Christina berharap, TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah penyerangan yang berlebihan. Ia mendorong agar TNI tetap fokus pada upaya pembebasan sandera dan penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang.
Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.
Baca Juga: TNI Banyak jadi Korban di Papua, Anggota DPR Minta Panglima TNI Serius Berantas KKB dengan Tambah Anggaran dan Personel
Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4/2023).
"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Mimika, Papua Tengah, Selasa (18/4/2023).
- Penulis :
- Aditya Andreas
