Pantau - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja DPR RI selama masa sidang IV tahun 2022-2023 tak kunjung membaik dan mengalami penurunan drastis.
Peneliti Bidang Pengawasan Formappi, Albert Purwa mengatakan, salah satu indikatornya adalah DPR hanya mengesahkan satu RUU prioritas yaitu RUU Kontinen.
"Kinerja legislasi masa sidang IV sekilas nampak gemilang dengan pengesahan 11 RUU, akan tetapi hanya satu RUU yang merupakan prioritas," kata Albert.
Baca Juga: Fenomena Artis Nyaleg, Formappi: Hanya Sekadar Vote-Getter
Albert menilai, 10 RUU lain yang sudah disahkan merupakan RUU kumulatif terbuka dan terdiri dari pengesahan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan delapan RUU Provinsi.
"DPR tak seharusnya bangga untuk banyaknya RUU yang disahkan, tapi prioritas hanya satu," ujarnya.
Selain itu, Albert menilai kinerja DPR di masa sidang IV juga sangat buruk. Pasalnya, para anggota DPR kini justru fokus terhadap berbagai persiapan tahapan Pemilu 2024.
"Kinerja legislasi kini berada dalam ancaman jika DPR tak berkomitmen dan hanya sibuk dengan urusan politik masing-masing," keluhnya.
Baca Juga: RUU Kesehatan Tuai Polemik, DPR Pastikan Terima Masukan Semua Pihak
Ia mengambil contoh pernyataan Ketua Komisi III, Bambang Pacul saat rapat bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu.
Kala itu, Mahfud mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Namun, ia justru mengatakan hal tersebut harus mendapat persetujuan dulu dari para pimpinan partai.
"Fakta ini sekaligus menegaskan parpol merupakan penghambat lahirnya keputusan-keputusan yang pro rakyat di parlemen," tandasnya.
Peneliti Bidang Pengawasan Formappi, Albert Purwa mengatakan, salah satu indikatornya adalah DPR hanya mengesahkan satu RUU prioritas yaitu RUU Kontinen.
"Kinerja legislasi masa sidang IV sekilas nampak gemilang dengan pengesahan 11 RUU, akan tetapi hanya satu RUU yang merupakan prioritas," kata Albert.
Baca Juga: Fenomena Artis Nyaleg, Formappi: Hanya Sekadar Vote-Getter
Albert menilai, 10 RUU lain yang sudah disahkan merupakan RUU kumulatif terbuka dan terdiri dari pengesahan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan delapan RUU Provinsi.
"DPR tak seharusnya bangga untuk banyaknya RUU yang disahkan, tapi prioritas hanya satu," ujarnya.
Selain itu, Albert menilai kinerja DPR di masa sidang IV juga sangat buruk. Pasalnya, para anggota DPR kini justru fokus terhadap berbagai persiapan tahapan Pemilu 2024.
"Kinerja legislasi kini berada dalam ancaman jika DPR tak berkomitmen dan hanya sibuk dengan urusan politik masing-masing," keluhnya.
Baca Juga: RUU Kesehatan Tuai Polemik, DPR Pastikan Terima Masukan Semua Pihak
Ia mengambil contoh pernyataan Ketua Komisi III, Bambang Pacul saat rapat bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu.
Kala itu, Mahfud mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Namun, ia justru mengatakan hal tersebut harus mendapat persetujuan dulu dari para pimpinan partai.
"Fakta ini sekaligus menegaskan parpol merupakan penghambat lahirnya keputusan-keputusan yang pro rakyat di parlemen," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
