Pantau - Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih dalam usulan dari Kemendikbudristek terkait wacana rekrutmen guru dan tenaga pendidik melalui marketplace.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan Kemendikbudristek agar proses rekrutmen guru sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Khususnya bagi yang sudah lolos PPPK itu menjadi lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan, jadi antara supply and demand ketemu,” ujar Hetifah usai rapat bersama Kemendikbudristek, Rabu (31/5/2023).
Baca Juga: Ditanya soal Marketplace Guru, Nadiem Malah ‘Ngacir’
Menurutnya, Marketplace Guru bisa menjadi solusi yang ditawarkan sebagai upaya pemerintah dalam memiliki database khusus yang menyimpan kebutuhan yang diperlukan pihak sekolah.
“Ini menunjukkan adanya suatu upaya untuk memiliki database yang bagus tentang kondisi masing-masing sekolah, kebutuhannya, dan bagaimana agar kebutuhan tersebut terpenuhi,” jelasnya.
Ia melanjutkan, saat ini, setidaknya ada 40 kabupaten dan kota serta 5 pemerintah provinsi yang belum memberikan formasi bagi guru-guru PPPK.
Baca Juga: Soal Wacana Rekrut Guru via Marketplace, Komisi X DPR Minta Selesaikan Dulu Masalah PPPK Daerah
"Selama ini, penyerapan guru hanya mengandalkan permintaan dari pemerintah daerah saja. Untuk itu, penyerapan dan pemberian formasi bagi guru terutama guru PPPK dirasa sangat kurang," lanjutnya.
Hetifah melanjutkan, pemerintah pusat berusaha untuk mengambil alih lebih banyak permasalahan ini agar bisa terselesaikan dengan membentuk mekanisme baru.
“Salah satunya adalah mekanismenya nanti mengisi formasi yang ada dan juga memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah lolos,” tutur Hetifah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyebut, ada beberapa solusi yang ditawarkan Kemendikbudristek agar proses rekrutmen guru sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Khususnya bagi yang sudah lolos PPPK itu menjadi lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan, jadi antara supply and demand ketemu,” ujar Hetifah usai rapat bersama Kemendikbudristek, Rabu (31/5/2023).
Baca Juga: Ditanya soal Marketplace Guru, Nadiem Malah ‘Ngacir’
Menurutnya, Marketplace Guru bisa menjadi solusi yang ditawarkan sebagai upaya pemerintah dalam memiliki database khusus yang menyimpan kebutuhan yang diperlukan pihak sekolah.
“Ini menunjukkan adanya suatu upaya untuk memiliki database yang bagus tentang kondisi masing-masing sekolah, kebutuhannya, dan bagaimana agar kebutuhan tersebut terpenuhi,” jelasnya.
Ia melanjutkan, saat ini, setidaknya ada 40 kabupaten dan kota serta 5 pemerintah provinsi yang belum memberikan formasi bagi guru-guru PPPK.
Baca Juga: Soal Wacana Rekrut Guru via Marketplace, Komisi X DPR Minta Selesaikan Dulu Masalah PPPK Daerah
"Selama ini, penyerapan guru hanya mengandalkan permintaan dari pemerintah daerah saja. Untuk itu, penyerapan dan pemberian formasi bagi guru terutama guru PPPK dirasa sangat kurang," lanjutnya.
Hetifah melanjutkan, pemerintah pusat berusaha untuk mengambil alih lebih banyak permasalahan ini agar bisa terselesaikan dengan membentuk mekanisme baru.
“Salah satunya adalah mekanismenya nanti mengisi formasi yang ada dan juga memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah lolos,” tutur Hetifah.
- Penulis :
- Aditya Andreas
