Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi menyarankan, seluruh permasalahan guru PPPK yang ada di daerah diambil alih pemerintah pusat.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebelum mekanisme perekrutan baru melalui marketplace dilaksanakan.
“Kita harus punya kesimpulan sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 (tentang PPPK) tertarik semua ke Jakarta. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang reguler itu,” ujar Nur dikutip Jumat (26/5/2023).
Nur menyampaikan, seleksi guru PPPK harus mendapatkan penyelesaian sesegera mungkin agar tidak ada kekhawatiran bagi calon guru PPPK lainnya.
Untuk itu, ia menekankan agar semua persoalan itu dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum lowongan melalui lokapasar dibuka kembali.
”Apalagi ini ada penambahan 600 sekian ribu lagi, kan gitu. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi karena persepsi antar K/L belum terjadi,” kata dia.
Nur mengingatkan pemerintah, agar jangan sampai masalah guru PPPK nantinya menjadi warisan masalah di pemerintahan yang akan datang.
“Menurut saya misalnya ditarik semua ke pusat dulu dan saya yakin kalau di pusat (selesai) enggak lebih dari dari setengah tahun,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebelum mekanisme perekrutan baru melalui marketplace dilaksanakan.
“Kita harus punya kesimpulan sementara ini urusan yang kita mulai tahun 2021 (tentang PPPK) tertarik semua ke Jakarta. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang reguler itu,” ujar Nur dikutip Jumat (26/5/2023).
Nur menyampaikan, seleksi guru PPPK harus mendapatkan penyelesaian sesegera mungkin agar tidak ada kekhawatiran bagi calon guru PPPK lainnya.
Untuk itu, ia menekankan agar semua persoalan itu dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum lowongan melalui lokapasar dibuka kembali.
”Apalagi ini ada penambahan 600 sekian ribu lagi, kan gitu. Jangan sampai pembukaan ini nanti akan membuka lagi masalah baru lagi karena persepsi antar K/L belum terjadi,” kata dia.
Nur mengingatkan pemerintah, agar jangan sampai masalah guru PPPK nantinya menjadi warisan masalah di pemerintahan yang akan datang.
“Menurut saya misalnya ditarik semua ke pusat dulu dan saya yakin kalau di pusat (selesai) enggak lebih dari dari setengah tahun,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
