Pj Gubernur DKI Tunggu Arahan Inspektorat untuk Sanksi Atasan Paksa Anggota PPSU Utang Pinjol

Pantau – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait sanksi bagi Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Kelapa Gading Barat yang diduga memaksa anggota PPSU untuk berutang ke Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) tergantung dari rekomendasi Inspektorat.

Dikatakan Heru, Inspektorat menemukan indikasi atasan tersebut memaksa petugas PPSU berutang ke pinjol lalu untuk pemeriksaan masih berlangsung dan dia telah menonaktifkan sementara Kasi Kelurahan Kelapa Gading Barat.

"Kan ada aturan ASN kan ketat ya, sesuai dengan leveling kesalahannya. Apakah harus nonjob, atau harus, ya nanti rekomendasi Inspektorat," ungkap Pj Heru di Waduk Kampung Rambutan Selatan, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

"Arahnya ke sana," lanjutnya.

Lalu Heru mengatakan, perbuatan atasan terhadap PPSU di Jakut tersebut tidak pantas. Dia mengatakan penonaktifan itu dilakukan atas permintaannya.

"Kemarin saya minta secepatnya (dinonaktifkan). Tidak pantaslah," kata heru.

Dari informasi yang beredar luas di media sosil, petugas PPSU berinisial M itu mengaku dimintai uang senilai Rp1 juta oleh atasannya yang menjabat kasi di kelurahan Kelapa Gading Barat. 

Oknum kasi itu tidak meminta uang kepada satu orang petugas saja, tetapi ia juga meminta kepada sejumlah petugas PPSU lain.

Dan dari informasi yang beredar, oknum kasi itu disebut memakai data pribadi bawahannya untuk mendaftar pinjol. Setelah pinjaman cair, uang itu ditransfer ke oknum kasi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Inspektorat DKI Jakarta tengah mengusut kasus ini dengan memeriksa sejumlah pihak, antara lain oknum kasi Kelurahan Kelapa Gading Barat. Dia dilaporkan, anggota PPSU yang mengaku menjadi korban, Camat Kelapa Gading Darmawan hingga Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra.

"Masih berproses bersama tim Inspektorat. Semua kan dipanggil, tidak hanya petugasnya,’’ kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

‘’Tapi juga kepala seksi kelurahan yang sudah dipanggil, Plt lurahnya, pihak kecamatan sudah dipanggil," imbuhnya.