Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Komisi VI Tinjau Perusahaan yang Diduga Terapkan UMK Rendah

Pantau - Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di bawah pimpinan Herman Khaeron meluangkan waktu untuk mengunjungi PT Longrich Indonesia di Cirebon, Jawa Barat. 

Kunjungan ini merupakan respons terhadap banyaknya pengaduan yang diterima terkait berbagai masalah di perusahaan tersebut, termasuk tuntutan uang untuk menjadi karyawan, layanan katering yang tidak memuaskan, dan kondisi kesejahteraan yang rendah.

Herman menyampaikan temuannya kepada media pada Senin (19/2/2024) di Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya, temuan tersebut mencakup Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terlalu rendah, kondisi pabrik yang perlu diperbaiki, dan kualitas makan siang yang kurang memuaskan. 

"Ini fakta yang harus kita lakukan terus-menerus, supaya investasi betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan," tutur Herman di Cirebon Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Herman menekankan, dalam rapat-rapat dengan Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya membahas kuantitas investasi, tetapi juga kualitas investasi yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat. 

Ia menyatakan dukungan Komisi VI DPR untuk peningkatan investasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

"Namun tentu tadi harapannya bisa lebih terbuka dan bisa memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat, baik yang bekerja didalam pabrik maupun warga masyarakat yang tinggal di sekitarnya," ungkapnya.

Herman juga menyoroti masalah lokasi PT Longrich Indonesia yang tidak sesuai dengan regulasi kawasan industri. 

Ia mempertanyakan keabsahan kawasan tersebut sebagai kawasan industri karena tidak memenuhi kriteria yang berlaku. 

Selain itu, Herman mengkhawatirkan dampak penurunan lahan pertanian produktif dan kawasan hijau di sekitarnya terhadap biaya hidup masyarakat.

"Pembangunan harus dipertimbangkan dengan baik untuk memastikan dampak jangka panjang pada masyarakat sekitar," Herman menegaskan.

Kunjungan Komisi VI DPR ke PT Longrich Indonesia di Cirebon ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa investasi di wilayah tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mematuhi regulasi yang berlaku.