Harga Beras Masih Meroket, Pemerintah Dinilai Tidak Serius

Pantau - Ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah pangan di Indonesia terungkap dalam sebuah dialog kenegaraan di DPD RI pada 6 Maret. 

Lonjakan harga beras belakangan ini, bersama dengan peningkatan harga bahan pangan menjelang Ramadan, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara menyoroti kurangnya ketajaman pemerintah dalam memahami siklus permasalahan pangan yang terus berulang. 

Ia menekankan, kesalahan sering kali diarahkan kepada alasan-alasan seperti El Nino, tanpa ada upaya konkret untuk mengatasi masalah ini.

“Pemerintah telah terlalu banyak menyerahkan harga bahan pokok kepada mekanisme pasar, tanpa memperhatikan kesejahteraan petani,” ujar Dedi.

Ia berpendapat, kenaikan harga beras seharusnya diiringi dengan peningkatan pendapatan petani, yang saat ini tidak terjadi.

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menambahkan, pemerintah seharusnya memprioritaskan kedaulatan pangan. 

“Namun, upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan, dengan kebijakan yang masih terlalu mengandalkan impor,” bebernya.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh menyatakan, kebijakan impor yang sering dilakukan menunjukkan kegagalan dalam penguatan sektor pangan di Indonesia. 

Ia menekankan, pentingnya penguatan pertanian di daerah dan perlunya anggaran yang mendukung hal tersebut.

Pengamat Pertanian, Khudori, menyoroti masalah konversi lahan pertanian pasca diberlakukannya Omnibus Law. 

Ia menilai, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi proyek pembangunan, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap sektor pangan. 

“Untuk itu, diperlukan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu produk saja,” ujarnya.

Kesimpulannya, masalah pangan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah, termasuk pengawasan terhadap mekanisme pasar, penguatan pertanian di daerah, dan perlindungan terhadap lahan pertanian dari konversi yang tidak terkendali.