
Pantau.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku tak mau berprasangka buruk mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan dana kelurahan jelang Pilpres 2019. Zulkifli yakin, kebijakan tersebut bukanlah untuk kepentingan politik sesaat.
Hal ini berbeda dengan pernyataan tokoh oposisi lain yang menilai dana kelurahan dikeluarkan Jokowi dinilai hanya untuk pencitraan semata jelang Pilpres 2019.
"Apakah namanya sebelum pilpres, dekat pilpres, enggak apa-apa. Asal untuk rakyat itu tidak apa-apa," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Baca juga: Ketum Golkar: Dana Kelurahan Jangan Dipolitisasi
Untuk itu, ia menegaskan dirinya sangat setuju dengan kebijakan Jokowi mengenai pemberian dana bantuan untuk setiap kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, tak mungkin kebijakan ini rawan untuk dipolitisasi.
"Enggaklah saya kira (dipolitisasi). Itu kan untuk kelurahan. Kan dana desa kita sudah ada bahkan terlambat. Saya setuju. Kalau desa dapat masa lurah gak dapet. Ya setuju. Tapi ya harus tepat penggunaannya," pungkasnya.
Baca juga: Dana Kelurahan Dituding Agenda Politik, Ini Jawaban Jokowi
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang ingin memberikan dana ke setiap kelurahan. Fadli mengatakan, dana itu seharusnya dikeluarkan dari dulu tidak menjelang pemilu 2019 digelar.
"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di treatment-nya sama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
- Penulis :
- Adryan N