Pantau - Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang sebagai terobosan dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menilai langkah ini sebagai strategi tepat untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Juru Bicara PCO, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak.
“Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Ujang dilansir Antara, Senin (17/3/2025).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan. Selain itu, sekitar 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya memiliki pendidikan setingkat SD ke bawah.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat pada Januari 2025 bahwa sekitar 730.703 siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Baca juga: Gus Ipul Sebut Pemanfaatan Guru ASN untuk Peningkatan Sekolah Rakyat
Menurut Ujang, data ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dan menunjukkan juga bahwa kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional.
Mulai dari rendahnya pendidikan akhirnya berpengaruh pada kondisi kesehatan, tak sedikit anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas bahkan akhirnya memicu konflik sosial lainnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada Selasa (11/3).
Kesepakatan ini mencakup kerja sama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif, pertukaran data penerima manfaat, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan sosial.
Kementerian Sosial menyiapkan dua model pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset, yakni memanfaatkan aset yang dimiliki pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan pihak swasta dengan renovasi terbatas untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah serta asrama.
Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektare tanah milik pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta, berupa bangunan sekolah, asrama putri dan putri, gedung kantor, dan perumahan guru.
Lebih lanjut, bangunan akan dilengkapi berbagai fasilitas berstandar nasional, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), tempat ibadah, laboratorium, sarana olahraga, bangunan hingga klinik kesehatan.
Kedua kementerian ini akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan.
Baca juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat akan Berdiri di Tiap Kabupaten Kota
- Penulis :
- Firdha Riris
