Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 860 guru Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, pada Rabu, 26 November 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan dasar bagi kelompok rentan di Indonesia.
Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pelantikan ini melengkapi pengangkatan sebelumnya terhadap 1.335 guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan tambahan pelantikan hari ini, total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif," ungkapnya.
Pengukuhan Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kesejahteraan Guru
Selain melantik 860 guru, Saifullah juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan auditor di lingkungan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan pemerintah di era penyederhanaan birokrasi karena menuntut profesionalitas dan kompetensi teknis tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.
Di hadapan ratusan guru dari seluruh Indonesia, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah instrumen penting untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, hingga warga di wilayah terpencil.
"Pemerintah tengah menyiapkan penguatan dukungan kesejahteraan, termasuk tunjangan bagi guru Sekolah Rakyat, agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dan berkelanjutan," ia mengungkapkan.
Kementerian Sosial akan terus meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan supervisi rutin.
Program pelatihan tersebut akan terintegrasi dengan program pemberdayaan sosial lainnya agar pendidikan berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
"Selamat dan segera bertugas dan beradaptasi di unit masing-masing, membawa semangat pelayanan dan pengabdian sosial sesuai misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan," ujarnya.
Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya mereka yang tercatat dalam Desil 1–4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu dengan menggabungkan berbagai program unggulan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah untuk keluarga siswa penerima manfaat.
Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 telah dibangun 166 titik Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa.
Sekolah-sekolah tersebut didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Seluruh Sekolah Rakyat ditargetkan akan dilengkapi fasilitas teknologi pembelajaran modern sebelum akhir 2025, termasuk papan interaktif digital (interactive flat panel), laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama.
Untuk tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta fasilitas pemerintah daerah.
Pemerintah berencana membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah selesai.
- Penulis :
- Arian Mesa
