Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/3), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa program KUR merupakan salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.
“Penyaluran KUR 2025 ditargetkan mencapai Rp300 triliun, dengan sasaran 2,34 juta debitur baru, 1,17 juta debitur graduasi, serta alokasi 60 persen untuk sektor produksi,” ungkap Menteri Maman.
Baca juga: DPR Soroti KUR, UMKM Terjepit Utang Tanpa Pendampingan
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam mencapai target tersebut, seperti kendala administrasi, kurangnya informasi terkait ketentuan dan kriteria KUR, serta isu agunan tambahan.
Mengenai agunan tambahan, Menteri Maman menegaskan bahwa untuk KUR super mikro dan KUR mikro tidak diperlukan agunan tambahan.
Namun, debitur tetap harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak dibiayai, dengan usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan untuk KUR mikro, atau kurang dari enam bulan dengan syarat telah mengikuti pendampingan usaha untuk KUR super mikro.
“Saya tegaskan bahwa KUR super mikro hingga Rp10 juta dan KUR mikro dalam rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Sementara itu, KUR dengan nilai hingga Rp500 juta masih dapat dikenakan agunan tambahan,” jelasnya.
Baca juga: CORE Ungkap Sejumlah Faktor Kritis soal KUR Rp300 Triliun
Menteri Maman juga menyampaikan bahwa hingga 16 Maret 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp44,73 triliun dengan total 788.237 debitur.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah, DPR, dan bank penyalur dapat semakin diperkuat dalam mencapai target penyaluran KUR sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di daerah.
“Kami berharap anggota DPR turut mengawal dan mengawasi proses ini, karena hingga saat ini masih ada daerah yang belum mencapai target, terutama di sektor produksi. Sementara itu, bagi bank penyalur, kompleksitas dalam menyalurkan KUR cukup tinggi, sehingga koordinasi dan kolaborasi harus diperkuat untuk mengidentifikasi serta mengatasi kendala dalam distribusi KUR agar target dapat terpenuhi,” ujar Menteri Maman.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar bank penyalur mematuhi regulasi yang telah ditetapkan serta menjalankan target yang telah dirancang untuk KUR 2025.
Baca juga: Resmi! Target KUR 2025 Naik Menjadi Rp300 Triliun
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, turut menegaskan bahwa program KUR memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. DPR, khususnya Komisi VII, siap mendukung keberhasilan program ini.
“Kami berharap jangkauan KUR semakin luas, sehingga lebih banyak calon debitur potensial yang mendapatkan akses kredit usaha,” ujar Evita Nursanty.
Ia juga mendorong agar keberpihakan terhadap pelaku UMKM di berbagai daerah semakin diperkuat.
“Peran bank daerah dalam penyaluran KUR juga perlu ditingkatkan, tentunya dengan tetap mempertimbangkan likuiditas masing-masing bank,” tambahnya.
Baca juga: 293 Ribu Pelaku Usaha Dapat KUR Rp32,2 Triliun dari Bank Mandiri
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
