Politik Kemarin: Dari Hasil PSU hingga Respons Pemerintah soal Usulan Forum Purnawirawan

Pantau - Berikut rangkuman berbagai isu politik penting yang terjadi pada Kamis, 24 April 2025, sebagai referensi informasi dan pendamping bacaan di pagi hari.

Mendagri: Pemda Perlu Akomodasi Program Strategis Pemerintah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengarahkan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk mengakomodasi program strategis nasional ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Arahan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Malut Tahun 2026 secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta.

KPU RI Minta Paslon Kalah Legawa Terima Hasil PSU

Komisioner KPU RI Iffa Rosita mengimbau pasangan calon yang kalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) untuk menerima hasilnya dengan lapang dada.

Pernyataan ini disampaikan usai pemantauan pleno rekapitulasi suara PSU tingkat Kabupaten Serang yang berlangsung di Serang, Banten.

Komisi VII DPR Dengar Keluhan UMKM Borobudur Terdampak PSN

Komisi VII DPR RI menggelar audiensi untuk mendengarkan keluhan para pelaku UMKM di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyebutkan bahwa para pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban SKMB berjumlah 324 pelaku usaha.

Komisi II DPR Minta Pemekaran Daerah Diperketat

Komisi II DPR RI meminta agar pembukaan moratorium pemekaran daerah dilakukan dengan syarat dan kriteria yang ketat dan objektif.

Permintaan ini ditujukan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin.

Wiranto: Presiden Prabowo Hormati Delapan Usulan Forum Purnawirawan

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Presiden tidak memberikan tanggapan spontan karena menghormati batasan kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Wiranto menekankan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam masyarakat demokratis.