Pantau - Anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dari Rp122,4 miliar menjadi Rp83,5 miliar setelah dilakukan efisiensi pada Februari 2025.
Penurunan tersebut setara dengan 31,78 persen dari pagu awal anggaran Kementrans.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa per 24 April 2025, penyerapan anggaran kementeriannya telah mencapai 27,55 persen dari total anggaran tahun berjalan.
Anggaran yang telah terserap digunakan untuk kegiatan manajerial kementerian.
Sementara itu, realisasi anggaran untuk program-program kementerian masih belum berjalan secara konkret karena menunggu pencairan dari Anggaran Belanja Tambahan.
Kementrans menargetkan penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 99,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 98,55 persen.
Respons terhadap Temuan BPK dan Dorongan DPR
Terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada unit kerja transmigrasi tahun 2024, Kementrans menyatakan telah menyelesaikan sejumlah rekomendasi.
BPK menemukan enam temuan dan mengeluarkan 12 rekomendasi, terdiri dari delapan temuan administratif dan empat temuan yang harus disetorkan ke kas negara.
Kementerian menyebut bahwa seluruh rekomendasi administratif telah diselesaikan 100 persen.
Namun, untuk temuan yang memerlukan penyetoran ke kas negara, baru sekitar 11,64 persen yang telah dibayarkan.
Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan perhubungan memberikan apresiasi terhadap transparansi dan upaya perbaikan Kementrans.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong percepatan penyelesaian temuan BPK serta penyerapan anggaran guna mendukung pelaksanaan program transmigrasi yang akan datang.
Ridwan Bae menekankan pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran dan menyampaikan, "Hal yang ingin sampaikan kepada para menteri, lihat tujuan besar presiden dalam efisien anggaran dengan pagu minimal tapi bermanfaat dan efektif betul bagi masyarakat".
- Penulis :
- Arian Mesa
