Pantau - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengingatkan seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugas, terutama dalam penyusunan rencana strategis ke depan.
"Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor", tegas Supratman dalam sambutan Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025–2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenkum di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Komitmen Lebih Penting dari Sekadar Rencana
Supratman menekankan bahwa yang paling penting dalam pelaksanaan tugas bukanlah dokumen perencanaan tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai terhadap cita-cita Kemenkum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap para pimpinan di lingkungan Kemenkum mampu saling berbagi pemikiran untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, ia juga meminta agar visi dan misi Kemenkum disesuaikan dengan arah pembangunan jangka panjang nasional.
"Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas", ujarnya.
Menkum mengingatkan seluruh jajaran untuk konsisten menjalankan rencana strategis agar pelaksanaan pekerjaan berjalan baik dan sesuai dengan perencanaan anggaran.
Peran Kemenkum dalam Prioritas Nasional dan Reformasi Hukum
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menambahkan bahwa Kemenkum memiliki peran penting dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik", jelas Nico.
Ia menyebutkan bahwa prioritas nasional ketujuh merupakan bagian yang paling relevan secara langsung dengan tugas Kemenkum.
Dalam prioritas tersebut, terdapat lima fokus utama yang berhubungan erat dengan Kemenkum, salah satunya adalah reformasi hukum.
Reformasi hukum ini dilaksanakan melalui pembinaan hukum nasional kepada kementerian/lembaga (k/l), pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Penulis :
- Gian Barani
