
Pantau - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 akan menekankan pelaksanaan program prioritas nasional yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran, pendekatan program-oriented akan menggantikan metode lama yang menekankan operasional terlebih dahulu.
Suahasil menekankan bahwa kementerian/lembaga (K/L) wajib menyusun program utama terlebih dahulu sebelum merinci kebutuhan operasional. Ia mengkritik pola lama yang dianggap tidak efisien, dan meminta K/L meninggalkan cara kerja business as usual.
Lima Direktif Presiden Jadi Pilar Prioritas RKP 2026
Prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2026 mengacu pada lima arahan Presiden Prabowo, meliputi:
Kedaulatan pangan dan energi: optimalisasi Bulog, food estate, energi terbarukan, SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah.
Ekonomi produktif dan inklusif: Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, deregulasi, dan kepastian hukum.
Pertahanan semesta dan pertumbuhan ekonomi: hilirisasi SDA, penguatan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
Pengentasan kemiskinan: pembangunan 3 juta rumah, penguatan koperasi Desa Merah Putih.
Fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.
RKP 2026 disusun untuk menghasilkan program konkret yang memberi manfaat maksimal melalui efisiensi anggaran dan kolaborasi lintas sektor.
- Penulis :
- Gian Barani