Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pergantian direksi baru di BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam tata kelola dan pelayanan jaminan kesehatan nasional di Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan "Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi," ungkapnya.
Ia menilai dinamika yang sempat merisaukan dalam beberapa waktu terakhir telah berhasil diatasi secara internal sehingga kepemimpinan baru harus dijadikan titik awal pembenahan struktural di tubuh BPJS Kesehatan.
Politik Anggaran Jadi Kunci Penyehatan
Ia menekankan bahwa kunci utama penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat dan terukur.
Ia mendukung pembenahan kebijakan anggaran yang dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran PBI, akurasi data, serta pemilihan program yang efektif dan berkelanjutan.
Ia mengajak "Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan," ujar Muhaimin Iskandar.
Perkuat Gotong Royong dan Integrasi Data
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan pola kerja gotong royong raksasa berbasis konstitusi yang sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Sistem Ekonomi dan Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat.
Ia menyatakan semangat gotong royong harus terus diperkuat melalui partisipasi seluruh pihak serta penguatan rasa kepemilikan publik terhadap program jaminan kesehatan nasional.
Dalam konteks transformasi tersebut, ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai agenda paling mendesak untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menilai keterbukaan dan integrasi data antarinstansi menjadi fondasi utama dalam memperbaiki komunikasi publik serta memastikan kebijakan berbasis fakta dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
