Pantau.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut, Pemilu 2019 menjadi kontestasi pemilu yang paling berat dilaksanakan. Menurutnya, banyak sekali hal teknis yang perlu dipersiapkan dalam menggelar Pemilu 2019.
Hal itu diungkapkan Titi dalam diskusi bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2018, Kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019' di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
"2018 itu tahun menegangkan, 2019 itu menentukan, ada kecemasan. Karena Pemilu 2019 adalah berat yang akan dijalankan, paling berat dalam hal teknisnya," ujar Titi.
Baca juga: KPU: Kesiapan Pemilu 2019 Sudah Mencapai 80-90 Persen
Ia pun lantas mengungkapkan alasanya kenapa dirinya menyebut Pemilu 2019 merupakan yang terberat yakni seperti halnya surat suara. Menurutnya, hanya di Indonesia pemilih akan memilih peserta pemilu yang terbagi dalam lima posisi yakni, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sekaligus dalam satu hari.
"Ratusan calon terbagi dalam lima posisi akan dipilih dalam waktu yang bersamaan hari yang sama di TPS (tempat pemungutan suara). Di saat yang sama terdistribusi ratusan ribu TPS dengan pemilih 190 juta, makanya kita dikenal dengan the biggest one day election in the world," ungkapnya.
Kemudian Titi menjelaskan, bahwa KPU saat ini mempunyai tantangan untuk membantu publik mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan proses pemilu agar tak tejebak kebohongan, pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilih
Baca juga: Perludem: Tiga Bulan Masa Kampanye Belum Menyentuh Ide Gagasan dan Program
"Kadang-kadang kerja-kerja KPU itu diarahkan atau dipolitisasi dibawa-bawa untuk seolah-olah dikesankan ada kepentingan pada salah satu kelompok tertentu. KPU punya tantangan untuk membangun narasi dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang netral independen mandiri sehingga apa yang dia kerjakan itu terinformasi dengan baik kepada publik dan publik tidak disesatkan oleh informasi bohong," ungkapnya.
Titi menjelaskan tantangan berikutnya yakni soal kepercayaan publik tentang informasi yang berkaitan dengan pemilu, kemudian legitimasi konstitusional. Kemudian tantangan terakhir yakni KPU harus bisa memastikan profesionalisme kerja seluruh jajarannya.
"Jadi tantangan 2019 itu sangat luar biasa dari sisi teknjs dari sisi sistem, jumlah calon, jumlah pemilih, belum lagi kompetisi yang terbelah. Ini yang menurut saya KPU harus solid, KPU harus punya sistem integritas di internalnya yang bisa membentengi personel-personelnya dari praktik curang atau perilaku yang tidak baik," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
