Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi ojek online (ojol) karena implementasi Bantuan Hari Raya (BHR) dinilai belum berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum "Quo Vadis Ojek Online, Status, Perlindungan, dan Masa Depan" yang digelar di Jakarta pada Kamis, 8 Mei 2025.
Yassierli menjelaskan bahwa diskusi mengenai skema BHR sudah dilakukan beberapa bulan sebelum Lebaran, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.
Ia menegaskan bahwa perumusan kebijakan seperti BHR membutuhkan waktu dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya.
BHR Sebagai Bentuk Kepedulian dan Evaluasi Pemerintah
Menurut Yassierli, BHR adalah bentuk kepedulian terhadap hari keagamaan dan mencerminkan nilai kearifan lokal yang tidak ditemukan pada sistem manajemen perusahaan berbasis Barat.
Ia menambahkan bahwa pemberian BHR tidak bersandar pada dasar hukum tertentu, melainkan melalui imbauan pemerintah kepada para aplikator layanan ojol.
Yassierli menilai bahwa kebijakan BHR adalah langkah awal yang penting dan saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Keluhan Pengemudi dan Tuntutan Serikat Pekerja
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan bahwa sekitar 800 pengemudi ojol tidak menerima BHR secara layak.
Bahkan, menurutnya, sekitar 80 persen dari para pengemudi hanya menerima bantuan sebesar Rp50.000 per orang.
SPAI mengadukan permasalahan ini ke Kementerian Ketenagakerjaan karena dinilai bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan surat edaran resmi dari Kemnaker.
Lily mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memanggil pihak aplikator agar pengemudi ojol dapat menerima hak mereka secara adil dan manusiawi.
- Penulis :
- Balian Godfrey
