Pantau - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuka akses kerja bagi kaum disabilitas melalui program pelatihan pertukangan yang dirancang inklusif dan adaptif bagi penyandang disabilitas dungu dan daksa.
Program ini merupakan bagian dari komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan inklusif yang membuka ruang kesetaraan bagi semua warga, tanpa terkecuali.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) yang didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Inisiatif ini diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat.
Fokus pada Pemberdayaan dan Kesetaraan
"Kami berharap program ini bukan sekadar perkara pelatihannya, namun menjadi tonggak bagi semua untuk berkomitmen terus membuka diri sebagai ruang yang setara bagi semua, tanpa terkecuali," ungkap perwakilan pemerintah daerah.
Ketua pelaksana dari PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, menyatakan bahwa pelatihan mencakup keterampilan dalam bidang pertukangan, perpipaan, hingga sanitasi.
"Materi yang disampaikan dalam pelatihan tukang bangunan ini meliputi pelaksanaan pemasangan bata dan kusen, pekerjaan plester dan acian, pekerjaan plumbing serta pengecatan, yang disesuaikan tingkat disabilitas para peserta," jelas Umar.
Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga berperan dalam membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi tidak eksklusif hanya bagi kelompok non-disabilitas.
"Ini merupakan wujud nyata inklusifitas, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan. Di Banyuwangi kami juga sudah memulainya sejak di level pendidikan," tambah perwakilan daerah.
Melalui program Agage Pintar (Ayo Cepat Pintar), seluruh jenjang pendidikan di Banyuwangi telah membuka diri untuk menyertakan penyandang disabilitas dalam sistemnya.
Dukungan untuk Dunia Kerja dan Jalur CPNS
"Kami juga terus mendorong dunia usaha di Banyuwangi untuk menerima karyawan penyandang disabilitas, dan kami juga membuka jalur khusus penyandang disabilitas dalam formasi CPNS. Ini semata-mata untuk memberikan hak kesetaraan, agar para disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik," ujar pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program seperti ini karena membuka peluang nyata bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, sertifikasi kompetensi yang mereka peroleh akan menjadi modal penting untuk bersaing secara profesional," tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
