Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ sebagai bentuk konkret arahan kepada seluruh kepala daerah.
Melalui SE tersebut, Tito meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengusulkan minimal tiga lokasi tanah milik pemerintah daerah yang dapat dipinjamkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perluas Jangkauan dan Serap Tenaga Kerja Lokal
Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan program MBG terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Tito menyebut bahwa program ini akan menyerap banyak tenaga kerja, dengan setiap unit SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 relawan.
Program MBG juga menciptakan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang berkelanjutan dan berbasis bahan baku lokal.
Ia mendorong pemda mengalihkan efisiensi belanja anggaran kepada program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, salah satunya MBG.
BGN: Satu SPPG Layani 3.000 Penerima, Fokus Tepat Sasaran
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas dukungan Mendagri, serta menjelaskan bahwa satu SPPG ditargetkan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, membutuhkan pasokan besar bahan pangan seperti beras, telur, ayam, sayur, susu, dan buah.
MBG akan disalurkan juga kepada ibu hamil, menyusui, dan balita melalui kader Posyandu, yang akan mendapat insentif untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.
Rapat koordinasi yang membahas percepatan realisasi program ini dihadiri seluruh kepala daerah secara virtual, bersama jajaran pejabat tinggi Kemendagri, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
- Penulis :
- Gian Barani
