Pantau - Sidang 4th Meeting Committee of Muslim Communities and Minorities digelar pada 12 Mei 2025 sebagai bagian dari rangkaian Konferensi PUIC ke-19 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Komite ini menjadi forum penting bagi negara anggota untuk menyuarakan keprihatinan dan mendorong langkah konkret dalam perlindungan hak-hak minoritas Muslim dunia.
Delegasi dari berbagai negara menyampaikan resolusi sesuai tema sidang, dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Eva Monalisa yang bertindak sebagai Chairman sidang tersebut.
Eva menyampaikan bahwa Indonesia, meski tidak ditunjuk resmi oleh PBB, telah menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan.
Indonesia menyerukan pentingnya konsensus PUIC dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi komunitas minoritas, khususnya Rohingya, dengan penekanan pada perlindungan perempuan dan anak.
Negara Anggota Suarakan Usulan Konkret, PUIC Didorong Bentuk Komite Khusus
Indonesia mengusulkan pembentukan komite khusus PUIC untuk memantau regulasi di negara tempat minoritas Muslim berada agar tidak muncul aturan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Indonesia juga mendorong pemanfaatan kedekatan budaya dan posisi strategis negara-negara Islam seperti Arab Saudi untuk memperkuat lobi diplomatik global.
Delegasi Qatar menyoroti pentingnya perhatian terhadap akses pendidikan dan alienasi sosial yang dialami minoritas Muslim, serta mengusulkan:
- Pembentukan badan independen di bawah PUIC
- Aktivasi pendanaan khusus untuk advokasi minoritas
- Penyusunan laporan tahunan isu minoritas
Delegasi Aljazair mendukung usulan Qatar dan menyoroti pelarangan nama Islami, pemakaian jilbab, serta pembatasan budaya dan makanan halal di sejumlah negara.
Aljazair mendorong pendekatan baru yang mempertimbangkan faktor geografis dan sosial politik setempat.
Delegasi Malaysia dan Nigeria menekankan pentingnya solidaritas politik antarnegara OKI dalam melawan persekusi dan diskriminasi terhadap minoritas Muslim.
Malaysia menyerukan dukungan melalui mekanisme hukum internasional, sedangkan Nigeria menegaskan bahwa hasil sidang harus menjadi langkah nyata melawan diskriminasi struktural.
Turki mengusulkan agar beberapa negara dimasukkan secara formal sebagai wilayah minoritas Muslim untuk dijangkau kerja PUIC secara langsung.
Sidang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh (Fraksi Gerindra), didampingi Ravindra Airlangga (Fraksi Golkar), serta dihadiri anggota BKSAP lainnya seperti Sigit Purnomo (Fraksi PAN), M. Sohibul Iman (Fraksi PKS), dan Eva Monalisa (Fraksi PKB).
PUIC Perkuat Diplomasi Islam dan Refleksikan 25 Tahun Perjuangan
Usulan dari berbagai negara menciptakan mozaik suara umat Islam dalam membela hak-hak minoritas Muslim dunia.
Hasil sidang memperkuat komitmen PUIC sebagai wadah diplomasi parlemen Islam yang aktif menegakkan keadilan global.
PUIC sendiri merupakan organisasi parlemen negara anggota OKI yang mendorong kerja sama dalam bidang politik, diplomasi, ekonomi, solidaritas umat Islam, serta isu global seperti Palestina.
Konferensi PUIC ke-19 kali ini juga menandai peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, menjadikannya forum reflektif dan strategis.
Sidang dihadiri oleh 38 dari 54 negara anggota dan mengusung tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience."
- Penulis :
- Gian Barani
