Pantau - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban insiden ledakan amunisi TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat, dan menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi serius yang harus diusut tuntas.
Koalisi menilai bahwa kegagalan dalam mengusut insiden ini sama artinya dengan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.
Sebagai langkah awal, koalisi mendesak Komisi I DPR RI segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna menyelidiki secara menyeluruh penyebab dan tanggung jawab atas kejadian tersebut.
Kritik atas Pernyataan TNI, Tuntut Investigasi Independen Libatkan Komnas HAM
Koalisi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan senjata, amunisi, dan bahan peledak milik TNI.
Pernyataan awal dari pihak TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam bekas amunisi dinilai terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban.
Menurut koalisi, pernyataan tersebut belum didasari oleh penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan.
Oleh karena itu, mereka menuntut investigasi dilakukan oleh lembaga independen dari luar struktur TNI, dan bukan sekadar audit internal militer.
Koalisi juga mendorong keterlibatan aktif Komnas HAM dan kepolisian dalam proses investigasi untuk menjamin akuntabilitas dan kebenaran.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, keterlibatan Komnas HAM dinilai penting untuk memperbaiki kebijakan militer ke depan, terutama dalam pengelolaan aktivitas berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi.
Koalisi mengingatkan bahwa negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian dalam implementasi kebijakan keamanan nasional.
- Penulis :
- Gian Barani
- Editor :
- Tria Dianti
