Ingin Dekat dengan Hakim, Pengacara Ronald Tannur Sempat Berniat Donasi Rp2 Miliar untuk Film Produksi Eks Pejabat MA

Pantau - Lisa Rachmat, penasihat hukum terpidana Ronald Tannur, mengaku sempat berniat memberikan donasi sebesar Rp2 miliar untuk film Sang Pengadil yang diproduseri oleh mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dalam rangka mendekatkan diri dengan kalangan hakim.

Motivasi Lisa adalah agar bisa mengenal para hakim, mengingat beberapa dari mereka hadir dalam acara peluncuran perdana film tersebut.

"Bisa Duduk Bareng Hakim", Cek Ditarik Kembali karena Tak Ada Donatur Lain

Dalam persidangan, Lisa menjelaskan bahwa dirinya diminta membantu mencari donatur untuk film tersebut dan menyatakan kesediaan menyumbang melalui cek senilai Rp2 miliar.

Namun, cek itu kemudian ditarik kembali karena tidak ada donatur lain yang turut serta, membuat niatnya batal direalisasikan.

Lisa mengungkapkan, "Ibaratnya bisa duduk bareng satu gedung dengan para hakim. Itu motivasi saya, kalau diperkenalkan tidak mungkin."

Pengakuan tersebut disampaikan dalam kapasitas Lisa sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur, dengan dua terdakwa lainnya: Zarof Ricar dan Meirizka Widjaja, ibunda Ronald.

Suap Hakim PN dan MA, Gratifikasi Ratusan Miliar Terungkap

Zarof Ricar didakwa membantu memberikan suap sebesar Rp5 miliar untuk memengaruhi putusan kasasi Ronald di Mahkamah Agung, serta menerima gratifikasi fantastis senilai Rp915 miliar dan 51 kilogram emas selama menjabat di MA.

Pemufakatan jahat tersebut diarahkan untuk menyuap Hakim Agung Soesilo yang menangani perkara Ronald Tannur pada tahun 2024.

Meirizka Widjaja juga didakwa menyuap tiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dengan total Rp4,67 miliar demi vonis bebas anaknya.

Ketiga hakim yang disebut menerima suap adalah ketua majelis Erintuah Damanik dan dua hakim anggota, Mangapul serta Heru Hanindyo.

Lisa, Zarof, dan Meirizka sama-sama didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1), Pasal 12B juncto Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.