Pantau - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda meminta Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menyusun laporan pengawasan Pilkada secara menyeluruh dan komprehensif yang mencakup seluruh tahapan pelaksanaan.
Laporan tersebut diharapkan menggambarkan kerja-kerja pengawasan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan.
"Saya berharap laporan tersebut menggambarkan seluruh kerja-kerja pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk proses pembentukan badan ad hoc di setiap tingkatan".
Pernyataan itu disampaikan Herwyn dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu.
Ia menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap, terutama dalam proses pembentukan jajaran ad hoc.
Fokus pada Kabupaten Kepulauan Talaud
Herwyn juga mengingatkan agar Bawaslu Sulawesi Utara tetap fokus pada tahapan pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kabupaten tersebut saat ini masih menghadapi sengketa yang belum tuntas di Mahkamah Konstitusi.
Kunjungan Herwyn ke daerah ini juga merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja Bawaslu daerah.
Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi sekretariat dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pemilu.
Pentingnya Laporan sebagai Instrumen Evaluasi
Menurut Bawaslu RI, pengawasan Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri karena cakupan wilayah yang luas, tahapan yang padat, serta potensi kerawanan yang bervariasi di setiap daerah.
Oleh karena itu, dokumentasi dan pelaporan pengawasan yang komprehensif sangat diperlukan.
Laporan pengawasan tidak hanya menjadi arsip kelembagaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dari pusat hingga daerah.
Selain itu, laporan tersebut juga menjadi dasar dalam menghadapi potensi sengketa dan pelanggaran dalam proses pemilihan.
- Penulis :
- Arian Mesa
