Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Kementerian Kesehatan untuk mengkaji secara cermat rencana pelatihan dokter umum agar dapat menangani layanan kebidanan dan operasi caesar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Netty menilai meskipun gagasan ini muncul karena keprihatinan atas minimnya layanan kesehatan di wilayah terpencil, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikorbankan.
Menurutnya, proses persalinan dan tindakan operasi sesar merupakan tindakan medis berisiko tinggi yang harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) yang memiliki keahlian dan pelatihan mendalam.
Dukung Solusi Sistemik, Bukan Pemangkasan Standar Pendidikan Spesialis
Netty menegaskan bahwa pelatihan singkat tidak bisa menggantikan pendidikan panjang dan intensif yang dijalani oleh dokter spesialis.
Ia mendorong Kemenkes untuk mengedepankan solusi jangka panjang dan sistemik, bukan memangkas kualitas pendidikan medis demi solusi jangka pendek.
Beberapa langkah yang disarankan meliputi percepatan distribusi dan penempatan dokter obgyn ke daerah, pemberian beasiswa PPDS berbasis daerah, peningkatan insentif dan fasilitas kerja, serta penguatan sistem rujukan dan transportasi medis.
Jika pelatihan tetap dilakukan, Netty meminta agar pelaksanaannya dibatasi dengan ketat, dengan:
- Kewenangan yang jelas
- Pengawasan menyeluruh
- Regulasi yang akuntabel
Netty menekankan bahwa kesetaraan akses layanan kesehatan tidak boleh mengorbankan keselamatan ibu dan bayi, karena hal ini menyangkut nyawa manusia.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menanggapi bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan bersama kolegium dan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Sejumlah organisasi profesi medis juga menyuarakan kehati-hatian dalam menanggapi wacana ini, mengingat kekurangan sekitar 120 ribu dokter umum dan spesialis di Indonesia masih menjadi tantangan besar sistem kesehatan nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
