Pantau - Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menyatakan bahwa kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam meninjau perkembangan pembangunan di Papua Selatan.
"Menurut saya ini [kunjungan kerja Komisi II DPR RI] adalah hal-hal yang positif, hal yang baik, yang menurut saya ada banyak manfaat yang bisa kita terima".
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Ditjen Otonomi Daerah serta Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, yang secara saksama mencatat setiap masukan dari peserta rapat dan anggota Komisi II DPR RI.
"Kami pastinya bersinergi mencatat apa yang menjadi masukan-masukan, termasuk tadi batas wilayah kami juga akan koordinasikan".
Dialog Terbuka dan Harapan Pembangunan Papua Selatan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan secara partisipatif serta berkeadilan.
"Oleh karena itu, dalam pertemuan hari ini kami ingin berdialog secara terbuka, tidak ada batas, tidak ada jarak".
Komisi II DPR RI berperan sebagai jembatan antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah tersebut.
Menurut Bahtra Banong, evaluasi ini penting untuk menentukan arah keberlanjutan pembangunan, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
"Pembentukan DOB di Tanah Papua adalah momen bersejarah yang sarat makna, di dalamnya terkandung cita-cita luhur untuk mempercepat pembangunan".
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengapresiasi kunjungan ini dan menyampaikan perkembangan pembangunan di wilayahnya.
Apolo berharap monitoring dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat Papua Selatan.
"Sejauh ini ada kendala-kendala yang kami hadapi, tapi masih bisa kita koordinasikan dan konsultasikan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah kami, dan bisa kita atasi bersama-sama".
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin, serta anggota Komisi II lainnya seperti Heri Gunawan, Muhammad Habibur Rochman, Indrajaya, Aus Hidayat Nur, dan Rahmat Saleh.
Pertemuan juga dihadiri Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, perwakilan dari empat kabupaten di Papua Selatan, Forkopimda Papua Selatan, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
