Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan pemberian insentif bagi pengguna kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengendalikan emisi di sektor transportasi.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menyampaikan usulan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin, 19 Mei 2025.
Ridho menegaskan bahwa percepatan pengurangan emisi kendaraan bermotor membutuhkan dukungan insentif yang kuat bagi kendaraan listrik.
Insentif Pajak, Parkir, dan Jalur Khusus Didorong untuk Percepat Transisi
Beberapa bentuk insentif yang diusulkan antara lain penghapusan pajak kendaraan, potongan biaya parkir, serta prioritas akses di jalur tertentu bagi kendaraan listrik.
KLH juga mendorong integrasi kendaraan listrik ke dalam sistem transportasi umum agar manfaat teknologi ramah lingkungan ini dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Saat ini, kontribusi kendaraan listrik terhadap penurunan emisi masih terbatas karena jumlahnya belum signifikan.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya masih belum memadai.
Ridho menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar transisi menuju kendaraan rendah emisi dapat berlangsung cepat dan merata.
Produsen dan Swasta Didorong Bangun Ekosistem
KLH turut mengajak produsen kendaraan listrik serta sektor swasta untuk aktif terlibat dalam pembangunan ekosistem pendukung kendaraan listrik.
Langkah ini dinilai penting agar target pengurangan emisi dari sektor transportasi dapat tercapai sesuai dengan komitmen iklim nasional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
