Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Kawasan Rebana untuk memperkuat iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Kawasan Rebana meliputi tujuh daerah otonom di Jawa Barat, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.
Dalam diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” yang digelar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Tito menyampaikan pentingnya peningkatan investasi dengan berbagai solusi terhadap hambatan yang ada.
"Saya hanya menyampaikan bahwa poinnya, investasi di Jawa Barat harus bisa ditingkatkan dengan berbagai permasalahannya. Nanti kita bahas, diskusikan", ujar Tito.
Tito menekankan bahwa sumber investasi tidak harus berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri dengan mengandalkan pengusaha nasional dan lokal.
Ia menyebut Jawa Barat memiliki keunggulan berupa sumber daya alam yang melimpah dan populasi usia produktif yang besar, yang menjadi daya tarik utama bagi investor.
Tito juga menyoroti perlunya keberpihakan terhadap masyarakat lokal agar mereka menjadi penyangga sosial saat terjadi dinamika pembangunan.
"Nah, ini menurut saya keberpihakan kepada masyarakat lokal juga harus, karena mereka menjadi buffer zone yang memperkuat ketika ada apa-apa", ujarnya.
Perizinan Harus Dipermudah, SDM Harus Diperkuat
Tito mendorong kepala daerah untuk aktif mempermudah perizinan sebagai salah satu langkah strategis menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Ia mencontohkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana penting untuk mempercepat dan mengefisienkan layanan birokrasi.
Menurut Tito, Kabupaten Sumedang bahkan telah menerapkan teknologi metaverse dalam layanan publik, sebagai bentuk inovasi pelayanan modern.
"Hampir semuanya kabupaten dan kota [di Jabar] sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ya, kita tepuk tangan untuk kita, karena ini bagus. Tapi menurut saya, sekali lagi, di saat kita membuka iklim investasi, mempermudah perizinan, dan lain-lain, termasuk tata ruang [perlu dipercepat]", kata Tito.
Selain soal investasi dan perizinan, Tito mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) agar tenaga kerja lokal menjadi kompeten dan sehat.
Ia menyampaikan bahwa program pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan secara kualitas, tidak hanya sekadar memenuhi alokasi anggaran minimal.
"Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar sudah memenuhi kriteria, syarat 20 persen pendidikan, kesehatan. Nah, ini harus berani untuk ngecek secara detail subprogram-subprogramnya, jangan hanya terima-terima saja. Tantangan, saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman dari DPRD bisa juga melihat secara detail", tegasnya.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, seperti Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi, Deputi BKPM Dedi Latip, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta para kepala daerah se-Kawasan Rebana dan jajaran Forkopimda se-Jawa Barat.
- Penulis :
- Arian Mesa
