Pantau - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran pada pemilu yang akan datang.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat Bagja di Jakarta pada hari Rabu dalam konteks penguatan pengawasan pemilu yang transparan dan partisipatif.
Menurutnya, pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, sekaligus menekan potensi pelanggaran seperti praktik politik uang yang masih sering terjadi.
Upaya Nyata Bawaslu Cegah Politik Uang
Bawaslu telah menjalankan berbagai program yang mendukung prinsip pengawasan yang transparan, salah satunya adalah program antipolitik uang.
" Kami sudah ada kampung/desa politik uang di beberapa daerah. Ini inisiasi beberapa hal yang diselenggarakan bagian pengawasan dan penanganan pelanggaran," ujar Rahmat Bagja saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Bone di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada Selasa (20/5).
Kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menekan pelanggaran pemilu dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan.
Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Politik
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan pendidikan politik.
Ia mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan KPU guna menanggulangi praktik politik uang yang disebutnya sebagai pelanggaran serius.
" Ke depan, pendidikan politik bagi masyarakat perlu ada, karena kami melalui pemda dan Kesbangpol akan mengadakan program bersama Bawaslu. Ini tantangan dan harapannya bersama Bawaslu kita bisa melakukan tindakan mendiskualifikasi kalau peserta politik ditemukan hal haram itu," ujar Andi Akmal.
Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang lebih bersih dan berintegritas di masa mendatang.
- Penulis :
- Arian Mesa
