Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang ditandai dengan pelaksanaan exit meeting pada Rabu, 21 Mei 2025, di Kantor Pusat BPK RI.
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya proses pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK.
LKPP 2024 dalam bentuk unaudited sebelumnya telah diserahkan kepada BPK pada bulan Maret 2025 untuk dilakukan evaluasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
"Selaras dengan harapan masyarakat Indonesia, Pemerintah berharap pemeriksaan ini menjadikan pengelolaan APBN kian transparan, akuntabel, dan dipercaya,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Transparansi APBN Jadi Kunci Hadapi Ketidakpastian Global
Menurut Sri Mulyani, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN sangat krusial dalam menghadapi dinamika global sepanjang 2024.
Ia menyatakan bahwa APBN telah memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan program pembangunan nasional.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan seperti tensi geopolitik, fluktuasi harga energi, dampak perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Pemerintah, kata Menkeu, akan merespons tantangan tersebut melalui kebijakan yang diambil secara hati-hati dan terukur.
Tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK,” tegasnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa exit meeting ini juga menjadi momen refleksi sekaligus penetapan arah kebijakan fiskal ke depan.
Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi juga mencerminkan karakter dan arah perjalanan bangsa Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
