Pantau - Dalam sepekan terakhir, Indonesia diwarnai sejumlah peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik, mulai dari refleksi 27 tahun Reformasi 1998 hingga polemik aktivitas tambang dan kebijakan aparatur sipil negara.
Salah satu agenda utama pekan ini adalah sarasehan aktivis lintas generasi dalam rangka memperingati 27 tahun Reformasi 1998, yang digelar pada Rabu, 21 Mei 2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Sarasehan ini mengusung tema "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi", menandai pergeseran wacana dari reformasi politik menuju pembenahan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
Isu Tambang, PSU Palopo, dan Usulan Kebijakan ASN
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut menindaklanjuti laporan mengenai aktivitas tambang yang diduga mencemari lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Investigasi sedang berlangsung untuk memastikan dampak terhadap ekosistem dan kelangsungan pariwisata berbasis konservasi di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Komisi Informasi Pusat melalui anggotanya, Rospita Vici Paulyn, menyatakan bahwa mantan Presiden RI Joko Widodo tidak memiliki kewajiban sebagai perseorangan untuk membuktikan keaslian ijazahnya.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi sejumlah permintaan publik terkait verifikasi ijazah Jokowi pasca masa jabatannya berakhir.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo 2024 berlangsung dalam kondisi aman dan lancar, dengan pengawasan ketat sejak awal tahapan.
Dari Senayan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengenai perpanjangan batas usia pensiun ASN hingga 70 tahun.
Usulan ini dipertimbangkan dalam kerangka efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi sumber daya manusia di sektor birokrasi.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Tria Dianti
