Pantau - Komisi XII DPR RI berharap uji kelayakan dan kepatutan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghasilkan calon anggota yang visioner, progresif, dan memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional.
Visi Besar untuk Energi Nasional
"Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih," kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di sektor energi, mulai dari ketergantungan tinggi pada energi fosil, fluktuasi harga minyak dunia, hingga dorongan pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan.
Menurut Bambang, kondisi tersebut menuntut BPH Migas menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama subsidi, agar lebih tepat sasaran sekaligus mendukung stabilitas energi nasional.
Dorongan Transformasi Digital dan Sinergi
Bambang mengingatkan BPH Migas tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama, melainkan membutuhkan transformasi digital menyeluruh dalam pengawasan distribusi energi.
"Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time (waktu nyata) harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi dengan mengintegrasikan data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam sistem digital yang dapat diawasi masyarakat.
"Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan," ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong sinergi lintas sektor antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar tidak ada celah penyalahgunaan serta energi bersubsidi dapat sampai kepada masyarakat yang berhak.
Komisi XII DPR RI resmi menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029 pada Senin.
- Penulis :
- Shila Glorya
