DPR Soroti Lahan Tidur, Program Makan Bergizi Terancam Gagal

Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, melontarkan kritik tajam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), Dede menilai program itu akan gagal tanpa solusi soal lahan.

Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada narasi tanpa menyentuh fondasi penyediaan pangan. Ia menekankan lahan adalah kunci utama keberhasilan MBG di lapangan.

"Kalau kita bicara MBG itu bagus, tapi ujung-ujungnya butuh lahan," kata Dede Yusuf usai rapat pengawasan pertanahan dan tata ruang, Rabu (28/5/2025), dikutip Jumat (30/5/2025).

HGU Jadi Sorotan

Banyak lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia dinilai tidak produktif lagi. Dede menyebut lahan-lahan ini seharusnya sudah dikembalikan untuk kepentingan publik dan ketahanan pangan.

Ia menggambarkan bagaimana program MBG membutuhkan komoditas nyata, bukan janji kosong. Tanpa lahan aktif, mustahil bisa menghasilkan pangan berkualitas dan berkelanjutan.

“Kalau lahan ini terus-terusan jadi lahan tidur, bagaimana program makan bergizi bisa berjalan dengan baik? Sayur, daging, telur — semuanya butuh lahan. Enggak ada makanan jatuh dari langit lalu langsung bisa dikonsumsi,” ujar Dede.

Kualitas Pangan Terancam

Dede juga mengkhawatirkan dampak sempitnya lahan terhadap kualitas pangan nasional. Ia mencontohkan kondisi pertanian dan peternakan yang makin terdesak ruang.

Pengecilan area produktif bisa menyebabkan stres pada ternak dan turunnya kualitas hasil panen. Dalam jangka panjang, hal ini justru membahayakan misi MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat.

“Kalau areanya makin kecil, sayurnya tumbuh tidak sehat, ayamnya stres, sapi kekurangan pakan hijau. Ujungnya, kualitas makanan bergizi yang kita harapkan malah jadi bumerang,” ungkapnya.

Desakan Relokasi HGU

DPR mendorong adanya relokasi lahan HGU yang terbengkalai untuk program strategis pangan. Langkah ini dinilai perlu demi menjaga ketersediaan pangan lokal yang sehat dan berdaya saing.

Dede mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada branding program. Ia menekankan pentingnya menata kembali struktur agraria untuk mendukung realisasi MBG.

“Sudah saatnya kita pikirkan kembali konsep penggunaan lahan ini. Jangan hanya bicara marketing MBG, tapi fondasi penyediaannya harus jelas — mulai dari lahannya,” tandas Dede.