Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) meminta seluruh jajarannya untuk memperluas jangkauan layanan keagamaan yang berdampak dan inklusif dengan menggandeng berbagai pihak lintas sektor.
Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, di Jakarta menyampaikan bahwa kerja sama lintas pihak menjadi kunci utama dalam menghadirkan dakwah dan bimbingan keagamaan yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Kolaborasi ini dilakukan bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, organisasi masyarakat, masjid, dan lembaga zakat.
Zayadi menegaskan pentingnya optimalisasi kerja sama dengan lembaga mitra seperti Majelis Dai Kebangsaan (MDK), Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Kelompok Kerja Majelis Taklim (Pokja MT), dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).
Kemenag bersama aktor layanan keagamaan berkomitmen menghadirkan dakwah yang memberdayakan, berdampak, dan inklusif, sesuai dengan peran negara dalam menjamin hak keagamaan warga dan mendukung pelaksanaan kewajiban agama.
Dakwah Harus Berorientasi Strategis dan Berdampak Jangka Panjang
Zayadi mengutip arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengenai pentingnya standar dalam program dakwah agar selaras dengan arah kebijakan nasional seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan kebutuhan nyata masyarakat.
Program dakwah didorong untuk berskala besar dan berorientasi jangka panjang agar mampu meninggalkan warisan (legacy) yang berkelanjutan.
Data menjadi elemen penting dalam perencanaan dan evaluasi program dakwah, termasuk pendataan dai-daiyah, qari-qariah, hafiz-hafizah, dan penyuluh agama.
Salah satu prioritas utama adalah memperkuat pemahaman aktor dakwah terhadap konsep keagamaan dan hubungan eratnya dengan realitas sosial masyarakat.
"Seseorang tidak akan bisa menyampaikan dakwah yang inklusif kalau tidak memahami Islam yang damai, ramah, dan moderat," kata Zayadi.
Tugas para aktor keagamaan kini juga mencakup penerjemahan kebijakan pembangunan dan regulasi melalui pendekatan keagamaan yang substansial.
Penguatan substansi keagamaan dinilai sebagai langkah krusial untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan.
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden telah diturunkan dalam bentuk Asta Program Prioritas oleh Menteri Agama melalui KMA Nomor 244 Tahun 2025, yang dijabarkan menjadi 145 Rencana Aksi oleh Ditjen Bimas Islam untuk mencapai sasaran "Beragama, Berdaya, dan Berdampak".
Kuantifikasi layanan keagamaan dianggap penting agar dampak layanan dapat diukur secara objektif.
Zayadi menyebut bahwa "MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur memberi dampak ekonomi sebesar Rp1,1 triliun. Sementara pengiriman dai ke wilayah 3T telah menjangkau 52.031 orang dengan layanan keagamaan."
Pada tahun 2025, Ditjen Bimas Islam akan menginisiasi Indeks Pembangunan Bidang Agama sebagai alat ukur pemahaman, penghayatan, pengamalan agama, serta efektivitas layanan dakwah, penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan zakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
