Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa strategi pembangunan konektivitas nasional tidak bisa mengikuti pola negara kontinental karena Indonesia adalah negara kepulauan.
AHY menyatakan bahwa pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan karakter geografis Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau.
"Pembangunan termasuk konektivitas tidak bisa menggunakan pendekatan negara-negara kontinental. Kita akan gagal karena berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, Australia yang merupakan negara kontinental, fokus di transportasi darat menjangkau semua," ungkapnya.
Menurut AHY, dominasi wilayah laut Indonesia menuntut penguatan pada sektor transportasi laut dan udara sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah.
"Maka harus perkuat dermaga, kapal-kapal laut diperbanyak dan diremajakan, termasuk juga maskapai penerbangan untuk menjangkau semua wilayah Indonesia," ia mengungkapkan.
Pemerataan Pembangunan dan Kolaborasi Kementerian
AHY menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas yang tepat akan memberikan sejumlah dampak positif, di antaranya menurunkan biaya transportasi dan logistik, khususnya ke wilayah Indonesia Timur, mengurangi biaya pembangunan, serta memperkecil ketimpangan antarwilayah.
Ia juga menyoroti kemajuan yang telah dicapai selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal sinergi antar-kementerian untuk mendorong pembangunan.
"Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," jelas AHY.
Sebagai Menko yang membawahi sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY berkomitmen untuk memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian utama dalam pembangunan ekonomi daerah.
AHY mengungkapkan bahwa dirinya terus mendorong dan menghadirkan kolaborasi erat antar lima kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
Kelima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
