Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai keputusan berani yang diambil untuk menyelamatkan kawasan konservasi Raja Ampat dan dilakukan berdasarkan pertimbangan matang serta arahan langsung dari Presiden Prabowo.
"Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia," sebut Beniyanto.
Komitmen terhadap Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Beniyanto menilai pencabutan empat IUP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat.
Keputusan tersebut, menurutnya, menunjukkan perhatian serius terhadap keberlanjutan alam dan menjadi pesan kuat kepada perusahaan tambang untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia, memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan menjadi habitat 75 persen spesies karang dunia.
Beniyanto mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan ini berisiko besar terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang dan lingkungan sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menyelaraskan pembangunan nasional dengan perlindungan lingkungan hidup.
Prioritas pada Ekosistem, Lingkungan, dan Masyarakat
Kebijakan ini disebut juga sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Beniyanto yang membidangi urusan energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
"Ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan," imbuhnya.
Ia berharap keputusan ini menjadi contoh tegas bahwa keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama di kawasan sensitif secara ekologis.
Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa sebagian wilayah konsesi keempat perusahaan tersebut berada di dalam kawasan lindung Geopark Raja Ampat yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) sejak 24 Mei 2023.
"Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan geopark," ujar Bahlil saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
- Penulis :
- Balian Godfrey
