Pantau - Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) tengah memfinalisasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menyatakan bahwa pembangunan nasional harus mengacu pada data kependudukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
"Setiap penambahan satu penduduk harus diikuti perhitungan kebutuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Jika tidak, akan muncul persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial dan ekonomi".
Budi menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak serius, termasuk meningkatnya angka kriminalitas dan ketimpangan sosial.
Ia mengimbau agar seluruh perangkat daerah menyesuaikan program dan kebijakan berdasarkan proyeksi pertambahan penduduk di wilayah masing-masing.
Sebagai contoh, jika suatu daerah mengalami penambahan 30 ribu penduduk per tahun, maka dinas ketenagakerjaan setempat wajib menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding.
"Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menggantinya dengan yang lebih kompeten".
Penguatan Keluarga dan Evaluasi Kepala Daerah Jadi Fokus Strategi
PJPK 2025–2029 akan memuat indikator utama seperti penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah lima persen dalam lima tahun ke depan.
"Negara maju tidak hanya diukur dari produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuannya mengelola pertumbuhan penduduk secara terintegrasi di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, dan kesehatan".
Budi juga menyoroti pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai bagian dari ketahanan sosial nasional.
Dalam rangka itu, BKKBN telah meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless family yang disebutnya telah mempengaruhi sekitar 30 persen keluarga di Indonesia.
"Sekitar 30 persen keluarga di Indonesia mengalami ketidakhadiran peran ayah secara optimal. Padahal, keluarga yang kuat adalah dasar dari negara yang kuat".
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap daerah wajib menerapkan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan.
Kepala daerah dan perangkat yang tidak mampu memenuhi target akan dikenai evaluasi objektif sesuai capaian yang ada.
"Dengan adanya peta jalan ini, pembangunan berwawasan kependudukan diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan".
- Penulis :
- Arian Mesa
