Pantau - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan perlunya sinkronisasi antara sistem E-Hajj milik Pemerintah Arab Saudi dan Siskohat milik Kementerian Agama RI guna menghindari permasalahan penempatan jemaah haji.
Ia menyatakan bahwa ketidaksinkronan data menjadi penyebab utama jemaah yang seharusnya bersama, seperti suami-istri atau orang tua dan anak, justru dipisahkan dalam penempatan.
"Masalah ini sangat urgen. Banyak jemaah haji kita yang seharusnya bersama keluarga justru dipisahkan karena perbedaan penempatan oleh syarikah. Ini akibat tidak sinkronnya data dari awal," kata Rokhmat.
Menurutnya, digitalisasi data menjadi keniscayaan dalam sistem penyelenggaraan haji modern, dan pemerintah Indonesia harus lebih siap secara sistemik dalam menjalin kerja sama digital dengan pihak syarikah Arab Saudi.
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia.
"Presiden sangat konsentrasi dan berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, yang tak hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai tamu Allah," ujarnya.
Selain masalah data, Rokhmat juga menyoroti aspek pelayanan lain seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi, termasuk keterlambatan katering di Mina dan buruknya transportasi dari Muzdalifah ke Mina dan Arafah.
"Masih ditemukan jemaah lansia yang harus berjalan kaki hingga lima hingga sepuluh kilometer karena keterlambatan bus. Ini tidak boleh terjadi lagi," tambahnya.
Ia berharap evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini bisa menjadi dasar reformasi pelayanan jemaah ke depan melalui pendekatan sistem terintegrasi secara digital.
- Penulis :
- Balian Godfrey
