
Pantau - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke partai politik manapun, termasuk Golkar atau PSI, sepenuhnya merupakan hak pribadi Jokowi.
Sarmuji menjelaskan bahwa jika Jokowi ingin masuk ke Partai Golkar, ia harus terlebih dahulu menjalin komunikasi resmi dengan partai tersebut.
"Ya, tergantung Pak Jokowi saja, Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di 'rumah' yang mana. Kalau mau di PSI ya monggo, kalau mau masuk Golkar ya kami itu stelsel aktif, ya tentu Pak Jokowi mesti berkomunikasi kepada kami," ungkapnya.
Golkar menyatakan terbuka bagi siapa pun, termasuk Jokowi, tanpa membeda-bedakan status sosial atau jabatan sebelumnya.
" Kami enggak bisa terus ngomong ‘wah enggak ada pintu buat Pak Jokowi’, wong rakyat biasa saja, RT saja kita terima apalagi mantan presiden pasti pintu kita terbuka," katanya.
Sikap Golkar dan Dukungan dari PSI
Sarmuji menegaskan kembali bahwa keputusan akhir untuk berpartai merupakan hak mutlak Jokowi sebagai warga negara dan mantan Wali Kota Solo.
"Pak Jokowi saya yakin akan mengkalkulasi manfaat dan mudaratnya kalau beliau berpartai, baik kemanfaatan untuk diri beliau maupun kemanfaatan untuk bangsa," ia mengungkapkan.
Sementara itu, dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana secara terbuka mendukung jika Jokowi menjadi Ketua Umum PSI.
"Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI," ujar William pada Jumat (16/5).
Golkar: Partai Rakyat, Bukan Milik Keluarga
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham pada Desember 2024 juga menyampaikan bahwa Golkar menyambut baik jika Jokowi bergabung.
Ia menegaskan bahwa Golkar adalah partai rakyat yang bersifat terbuka, tanpa dominasi keluarga atau individu tertentu.
"Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar," tegas Idrus.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Gerry Eka