Pantau - Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2025 yang disampaikan melalui nota diplomatik oleh Duta Besar Arab Saudi merupakan hal yang wajar dan bergantung pada sudut pandang masing-masing pihak.
"Evaluasi haji tergantung siapa yang melihatnya. Jadi haji itu sangat normal. Yang tidak normal itu kalau sangat rapi, karena orang jalan kaki itu bukan karena enggak ada mobil, bukan karena macet", ujarnya.
Tanggapan atas Kritik dan Fokus pada Penurunan Jumlah Korban
Nasarudin menegaskan bahwa pengelolaan haji tahun ini telah dilakukan secara maksimal, meskipun menghadapi kendala perbedaan regulasi antarnegara.
"Siapapun yang memimpin haji, mengelola haji itu pasti tidak luput dari problem karena peraturan kita begini, tapi tiba-tiba di sana peraturan lain mau apa", katanya.
Ia menyatakan bahwa penilaian dari negara lain adalah hal yang sah, namun Kementerian Agama Indonesia lebih menitikberatkan pada indikator penurunan jumlah korban jiwa selama penyelenggaraan ibadah.
"Jadi ada penilaian macam-macam, itu haknya, tapi yang penting kriteria kita itu jumlah kematian semakin berkurang", ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya sejumlah permasalahan serius, termasuk jamaah haji yang dilaporkan hilang.
"Ada yang hilang dua orang di antara 220 ribu orang. Sementara dalam pencarian dan ada yang ditemukan sudah, satu orang itu memang sudah meninggal ya kan. Karena demensia itu. Dia nggak tahu nama saudaranya siapa, ditanya memang ada penyakitnya. Demensia itu kan faktor panas juga, faktor pemicunya ya kan, 52 derajat celcius", ungkap Menag.
Isi Catatan Dubes Arab Saudi dan Respons Kementerian
Nota diplomatik dari Dubes Arab Saudi bertanggal 16 Juni 2025 itu ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri.
Catatan tersebut bersifat tertutup dan mencakup sejumlah evaluasi teknis terhadap pelaksanaan haji 2025.
Beberapa poin yang disoroti antara lain perbedaan data jamaah antara sistem E-Haj milik Arab Saudi, Siskohat milik Kemenag, dan manifes penerbangan; permasalahan pergerakan jamaah gelombang I dari Madinah ke Makkah; penempatan jamaah di hotel-hotel di Makkah; kondisi kesehatan jamaah; serta isu penyembelihan hewan dam bagi jamaah Indonesia.
Meski menerima masukan tersebut, Kementerian Agama menyatakan bahwa seluruh catatan akan dijadikan bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
