Pantau - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik dan harus dijalankan dengan integritas tinggi demi kepentingan rakyat.
Bansos Harus Transparan dan Bebas dari Politisasi
Dalam pernyataannya, Agus Jabo menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengurus program-program yang berpihak kepada rakyat dan tidak akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan partai politik tertentu.
"Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus lebih tinggi daripada kepentingan partai dan golongan.
Penyaluran bansos saat ini dilakukan melalui mekanisme langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himbara agar tidak bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik.
Sekolah Rakyat dan Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Agus Jabo menyampaikan bahwa program-program Kementerian Sosial berpegang pada pesan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja berbasis data dan menjadikan negara hadir di tengah rakyat.
"Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu," katanya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat sekitar 3 juta warga miskin ekstrem di Indonesia.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026.
Salah satu program kunci adalah Sekolah Rakyat, sekolah gratis berkonsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
"Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki. Singkat kata, negara hadir untuk rakyat," tegas Agus Jabo.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
