Pantau - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan proyek Jalan Tol Harbour Road II melalui sinergi antar kementerian dan lembaga, guna memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis nasional tersebut.
Lasarus menilai bahwa hambatan utama proyek ini bukan pada konstruksi, melainkan pada proses pembebasan lahan yang belum tuntas di sejumlah titik.
Tol Harbour Road II dinilai sangat penting untuk mengurangi kemacetan parah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, yang merupakan simpul utama arus logistik nasional.
Menurut Lasarus, pekerjaan konstruksi secara umum berjalan baik, tetapi terganggu oleh belum selesainya pembebasan lahan di beberapa lokasi, termasuk yang masih dihuni warga dan pemukiman liar.
Ia meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian PUPR segera duduk bersama mencari solusi konkret.
Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
Lasarus menegaskan bahwa penyelesaian pembebasan lahan harus mengedepankan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.
"Pemerintah harus menggunakan pendekatan yang humanis dalam penertiban pemukiman liar," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang masih menempati lahan tanpa hak adalah warga negara yang mungkin hidup dalam keterbatasan dan perlu mendapat perhatian.
"Pembangunan tidak boleh menciptakan konflik baru di tengah masyarakat," ia mengungkapkan.
Lasarus juga mengimbau masyarakat untuk memahami posisi hukumnya dan membuka ruang komunikasi yang sehat dan dua arah dengan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk membantu dan memastikan nasib warga yang terdampak tetap diperhatikan dengan layak.
Komisi V DPR RI, kata Lasarus, akan terus mengawal proyek tol ini agar selesai tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial.
"Pembangunan bukan hanya soal target teknis, tetapi juga bagaimana kita hadir dengan cara yang benar, adil, dan beradab," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
