Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Jerman untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove serta kawasan gambut di wilayahnya.
Fokus pada Pengelolaan Mangrove dan Perkebunan Berkelanjutan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa kerja sama ini dilakukan bersama lembaga kerja sama internasional asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, penerapan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta pengelolaan kawasan mangrove yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir Kalimantan Timur.
“Pada 3 Juli 2025 dijadwalkan GIZ bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kaltim mengunjungi Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara melihat langsung Pesut Mahakam,” ungkap Sri Wahyuni.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari penguatan proyek kerja sama GIZ-ProMangrovePeat, yang merupakan inisiatif antara Pemerintah Jerman dan Indonesia dalam upaya perlindungan serta pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Pemerintah Jamin Keberlanjutan Kerja Sama dan Lindungi Ekosistem dari Dampak Pembangunan
Sri Wahyuni menegaskan bahwa kerja sama dengan GIZ tetap berlanjut meski terjadi pergantian pemerintahan.
“Bahkan salah satu misi dari Pak Gubernur Kaltim, bagaimana membangun desa, karena daerah-daerah ekosistem yang konservasi ini kan ada di wilayah pedesaan,” ia mengungkapkan.
Dalam kunjungan ke Kaltim, Konsul Kerja Sama Pembangunan dari Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Mr Oliver Hoppe, juga menanyakan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap daerah sekitar.
“Kita sampaikan pembangunan IKN sangat berdampak sekali secara ekonomi bagi Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita sampaikan semua, termasuk Peraturan Gubernur yang membatasi eksploitasi di kawasan yang merupakan daerah yang bernilai konservasi karbon tinggi, dan nilai itu tidak boleh dibabat. Salah satu kebijakan tersebut mungkin belum ada di tempat lain,” ujarnya menegaskan.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
