Pantau - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit, menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 karena tidak mencantumkan kementerian atau lembaga penanggung jawab dari masing-masing indikator yang dirumuskan.
Dalam RKP 2026 tercatat sebanyak 441 indikator dan sasaran pembangunan.
Namun, tidak satu pun indikator tersebut mencantumkan kementerian atau lembaga pelaksana, rincian program, maupun sumber anggarannya.
DPR Nilai Evaluasi Akan Sulit Dilakukan
"Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR," ujar Dolfie dalam rapat Badan Anggaran.
Ia menyampaikan bahwa meskipun delapan program prioritas nasional sudah dijelaskan dalam dokumen sesuai Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2025, tetap tidak ada kejelasan pada tingkat indikator teknis.
Sebagai contoh, ia menyebutkan target indeks ketahanan energi yang dipatok di angka 6,82 pada tahun 2026.
"Indeks ketahanan energi misalnya, ditargetkan 6,82 di tahun 2026. Tapi tidak jelas kementerian mana yang menjalankannya, programnya apa, dan anggarannya berapa," tegasnya.
Bappenas Diminta Lengkapi Data Tanggung Jawab Program
Dolfie menekankan bahwa kelengkapan data penanggung jawab program, rincian kerja, dan estimasi anggaran sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan parlemen secara objektif.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak dilengkapi, akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan program lintas kementerian dan akuntabilitas lembaga eksekutif akan melemah.
"Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif," ungkapnya.
Ia meminta Bappenas segera memperbaiki dan melengkapi dokumen RKP agar pembahasan Panitia Kerja (Panja) dapat berjalan lebih efektif dan substansial.
Menurut Dolfie, masukan dari DPR ini merupakan bentuk dorongan untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur.
Ia berharap agar pemerintah tidak hanya menetapkan target yang ambisius, tetapi juga menjamin kementerian dan lembaga pelaksana memperoleh dukungan sumber daya yang jelas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
