Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan bahwa kebijakan strategis reformasi birokrasi akan sejalan dan mendukung penuh program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan," ujar Rini.
Fokus pada Kolaborasi, Akuntabilitas, dan Outcome Bersama
Pemerintah tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) yang menekankan kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi dengan pendekatan berbasis human-based.
Sebagai bagian dari strategi ini, Kementerian PANRB telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
SAKP dirancang untuk menggantikan pendekatan instansional yang selama ini dianggap kurang mendukung pencapaian shared outcomes.
"Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Astacita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN, dan isu strategis lainnya, serta tugas dan fungsi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP," jelas Rini.
Mendukung Ketahanan Pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat
Rini menegaskan bahwa kebijakan strategis reformasi birokrasi dirancang untuk mendukung program-program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan lainnya.
Ia menyebut bahwa kementerian dan lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Terkait program MBG, Rini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan koordinasi antarsektor.
"Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat," ujarnya.
Untuk program sekolah rakyat, Kementerian PANRB akan fokus pada penataan kelembagaan serta pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Dengan arah kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, reformasi birokrasi diharapkan menjadi penggerak utama dalam mendukung visi pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
- Penulis :
- Aditya Yohan
