Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mempertimbangkan penerapan pemilu berbasis digital melalui sistem e-voting sebagai bagian dari transformasi menuju demokrasi 5.0.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Romy, digitalisasi pemilu bukan lagi sekadar wacana futuristik, melainkan langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang efisien, transparan, dan minim kecurangan.
E-Voting Dinilai Hemat Biaya dan Minim Manipulasi
Romy menyoroti tingginya biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp71 triliun dan mendorong KPU untuk berpikir ke arah penghematan melalui sistem digital.
Ia memperkirakan bahwa biaya pemilu dapat ditekan menjadi sekitar Rp52–58 triliun jika infrastruktur e-voting diterapkan.
Teknologi seperti face recognition, sidik jari, dan e-KTP dinilai bisa dioptimalkan untuk verifikasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pemungutan suara dapat dilakukan melalui tablet, dengan hasil suara dikirim langsung ke server pusat secara real-time, tanpa proses input manual.
Setelah memilih, sistem akan mencetak lima lembar bukti suara masing-masing untuk KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan saksi partai.
Romy meyakini sistem ini dapat menghilangkan potensi manipulasi yang selama ini terjadi dalam pemilu berbasis kertas.
"100 persen kecurangan berbasis kertas dapat dihindari dengan e-voting", ujarnya.
Usul Roadmap, Uji Coba, dan Penguatan Regulasi
Untuk mempersiapkan pelaksanaan e-voting, Romy mengusulkan pembentukan tim kerja tripartit antara KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR guna menyusun roadmap menuju Pemilu 2029.
Ia juga mendorong uji coba sistem e-voting di beberapa provinsi mulai tahun 2027 sebagai bagian dari fase persiapan.
Selain kesiapan infrastruktur, Romy menekankan perlunya regulasi perlindungan data, penguatan SDM digital di penyelenggara pemilu, dan peningkatan literasi politik digital bagi generasi muda.
Rapat kerja tersebut juga membahas laporan keuangan KPU dan Bawaslu untuk tahun anggaran 2024 serta rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
