Pantau - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyoroti rendahnya serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan bencana.
DPRD DKI Soroti Kinerja BPBD dan SKPD Mitra
Mujiyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya realisasi anggaran BPBD DKI Jakarta yang hingga pertengahan tahun baru mencapai 17,88 persen.
"BPBD ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Tapi, bagaimana bisa cepat tanggap jika realisasi anggarannya saja masih lemah?" ungkapnya.
Ia menekankan bahwa minimnya serapan anggaran dapat berpengaruh pada kecepatan respons penanganan bencana di lapangan.
"Serapan anggaran yang minim di BPBD membuat penanganan bencana tidak optimal, waktu respons bisa meleset dari target. Ini bukan soal administrasi semata, tapi nyawa dan keselamatan masyarakat taruhannya," ia menegaskan.
Selain BPBD, rendahnya penyerapan anggaran juga terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang menjadi mitra Komisi A, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dengan serapan 25,09 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 36,97 persen, Satpol PP 39 persen, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) 34,74 persen.
Evaluasi Program Strategis dan Perubahan Fokus Anggaran
Dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Mujiyono menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program strategis.
"Anggaran kita besar, tapi harus digunakan tepat guna. Kami mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya pandai menyusun program, tapi juga disiplin mengeksekusinya secara tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia menyambut baik adanya kenaikan anggaran dalam rancangan Perubahan APBD 2025, dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun, terutama untuk program-program prioritas seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Namun demikian, Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mulai mengalihkan belanja tanah ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, kecuali untuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan Giant Sea Wall.
"Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kesejahteraan warga. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pemerintah daerah lamban bergerak," ia menutup.
- Penulis :
- Shila Glorya
