Pantau - Komisi I DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperhatikan kesejahteraan para jurnalis dan pekerja media yang semakin tertekan oleh dominasi media sosial.
Banyak Jurnalis Dirumahkan, Media Konvensional Kehilangan Iklan
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, mengungkapkan keprihatinannya terhadap laporan dari berbagai organisasi pers mengenai banyaknya jurnalis yang dirumahkan atau dipecat karena perusahaan media tidak mampu membayar gaji.
Kondisi ini terjadi karena pendapatan iklan yang menjadi tulang punggung media konvensional telah banyak diserap oleh platform media sosial yang tidak diatur secara ketat.
"Pendapatan iklan telah banyak diambil alih oleh pelaku media sosial yang hanya mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok," ungkap Syamsu Rizal.
Menurutnya, hal ini menyebabkan media cetak, daring, radio, dan televisi mengalami penurunan jangkauan yang signifikan.
Ia menilai pers kini kehilangan peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi karena tergeser oleh kekuatan digital yang tak terkontrol.
Perlu Aturan dan Platform Digital Buatan Dalam Negeri
Syamsu Rizal mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk berkoordinasi dengan kementerian lain guna menyusun regulasi terhadap media sosial.
Ia juga menyarankan pelibatan kampus dan perguruan tinggi dalam pengembangan platform digital nasional yang sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia.
Platform tersebut diharapkan mampu melindungi data pribadi dan menjadi bagian dari roadmap penguatan ekosistem digital dalam negeri.
Komisi I juga mendorong percepatan revisi terhadap sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, dan aturan lain yang relevan untuk menciptakan kesetaraan antara media konvensional dan digital.
Pers dan Demokrasi Harus Dilindungi
Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan wartawan tidak kalah penting dengan perhatian terhadap prajurit TNI.
Ia mengingatkan bahwa pers adalah bagian vital dalam menjaga demokrasi, dan jika ada masalah serius dalam industri media, maka itu menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikannya.
Hasanuddin juga mengkritik dominasi pengusaha dalam kepemilikan media, yang menurutnya bisa menimbulkan ketimpangan antara kepentingan publik dan korporasi.
Ia mengajak pemerintah, DPR RI, dan pelaku industri media untuk mencari solusi konkret agar perlindungan dan kesejahteraan jurnalis dapat terjamin di era digital yang semakin kompetitif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
